Silang argumentasi antara John Rawls (1921-2002) dan Robert Nozick (1938-2002), mungkin menjadi salah satu wacana paling populer dalam sejarah kajian filsafat politik kontemporer. Perbedaan pendapat Rawls dan Nozick terletak pada teori mereka tentang prinsip “keadilan”. Rawls, adalah seorang liberal-sosialis, ia memandang bahwa keadilan masih bisa di capai melalui prinsip “perbedaan”, tetapi jika (dan hanya jika) perbedaan tersebut dapat mendatangkan yang terbaik bagi apa yang paling buruk (maximin principle). Sedangkan Nozick yang lebih berpegang pada paham libertarian (-ekstrem), memandang prinsip kebebasan adalah hal utama yang harus berlaku mutlak untuk sebuah konsep keadilan.

Baik Rawls maupun Nozick sebenarnya mengakui prinsip kebebasan (dan kesetaraan) sebagai fundamen utama bagi konsep keadilan mereka. Dalam pandangan Rawls misalnya, prinsip kebebasan tetap menjadi prioritas dibanding prinsip-prinsip yang lain. Rawls mengajak kita melakukan hipotesis (hypothetical agreement) untuk melihat prinsip “kebebasan” (liberty principle) pada posisi awali (original position). Baginya, setiap orang harus memiliki satuan mendasar (tingkat layak) kebebasan yang setara dan luas. Untuk prinsip kebebasan ini, Nozick nampaknya cenderung menerima pendapat Rawls. Yang dikritik oleh Nozick (dan golongan libertarian) terutama adalah konsep Rawls tentang prinsip “perbedaan” (difference principle).

Menurut Nozick, prinsip “kebebasan” dan prinsip “perbedaan” Rawls tidaklah konsisten bahkan kontradiktif. Nozick melihat bahwa prinsip kebebasan menuntut tiadanya pembatasan pada hak kepemilikan individual. Artinya, prinsip kebebasan secara otomatis akan membatalkan prinsip perbedaan. Sebagai argumen, Nozick membedakan teori keadilan “historis” (historical theory of justice) dengan teori keadilan “hasil-akhir” (end state theory of justice). Ia memecah lagi teori keadilan historisnya menjadi teori “berpola” (patterned theory) dan teori “tak-berpola” (unpatterned theory). Menurutnya teori keadilan Rawls adalah teori keadilan historis ‘berpola”, dimana keadilan bagi setiap orang dapat dicapai menurut kebutuhan/status/kemampuan/kewajaran. Sementara ia menegaskan bahwa teorinya sendiri adalah teori kebebasan historis “tak-berpola”, dalam arti bahwa jalan untuk mencapai keadilan bagi setiap orang harus ditentukan oleh prosedur yang legitim.  Dalam kacamata Nozick, teori keadilan historis berpola sangat lemah sebagai argumen. Sebab, pola apapun akan selalu berubah karena tindakan bebas (free action) masing-masing orang. Penetapan pola sejak awal sendiri akan menjadi absurd karena perubahan-perubahan yang ditentukan oleh prinsip kebebasan dan tindakan sukarela (bebas). Maka, “keadilan-berpola” bagi Nozick hanya dapat dipertahankan dengan paksaan (bertentangan dengan prinsip kebebasan).

Kendati sebagai sebuah argumentasi teoritis konsep keadilan Nozick memang tampak lebih meyakinkan dibanding Rawls, namun, saya memiliki pendapat tersendiri—jika diminta untuk memilih di antara kedua konsep tersebut—mengenai teori keadilan yang lebih tepat untuk kondisi masyarakat di Indonesia saat ini.

Kondisi dan permasalahan masyarakat Indonesia yang unik mendorong saya untuk cenderung memilih gagasan John Rawls. Argumentasi utama saya adalah justru karena kesenjangan (ketidakadilan sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan kultural) pada masyarakat di Indonesia yang masih terpaut cukup jauh antara satu sama lain. Dalam beberapa hal, argumen Nozick tentang teori keadilan historis memang dapat diterima. Namun demikian, teori tersebut semestinya juga mengandaikan suatu suasana kompetisi yang juga “adil” (kondusif). Kesenjangan prinsipal yang terjadi pada masyarakat di Indonesia misalnya, hanya akan menjadikan tujuan “mulia” dari teori keadilan Nozick menjadi bias, atau bahkan terperosok kepada “keadilan semu”. Hal tersebut dapat kita amati pada beberapa studi kasus, misalnya dari beberapa penelitian mengenai perilaku sosial menyimpang (semisal: judi, minuman keras dan konsumerisme dalam arti luas) yang justru lebih rentan dilakukan oleh masyarakat kelas “bawah”, dibanding masyarakat yang lebih “mapan”. Data itu setidaknya mengindikasikan bahwa ketidakadilan (misalnya dalam hal “kesamaan-kesempatan”) justru telah menyebabkan golongan yang bernasib lebih buruk menjadi lebih resisten untuk mengejar “ketertinggalannya”, sebaliknya bahkan dapat memperlebar  jurang ketidakadilan itu sendiri.

Untuk itu masih dibutuhkan “intervensi” dari institusi sosial dan politik (terutama negara), yang meskipun memang terkesan lewat “paksaan”, tetapi dapat menjadi alternatif solusi yang lebih “tertanggungkan” ketimbang prinsip kebebasan mutlak yang diterapkan pada situasi yang tidak kondusif. Seperti pembelaan Rawls, argumen Nozick yang menyatakan bahwa setiap orang harus sama sekali bebas akan menjadi absurd, terutama jika dihadapkan pada situasi masyarakat dengan kesenjangan prinsipal dan kompleksitas seperti di Indonesia. Namun, argumentasi keberpihakan saya pada teori keadilan Rawls ini juga bukannya tanpa masalah. Untuk itu  saya perlu menambahkan beberapa catatan tambahan:

Pertama, persoalannya adalah apa yang dapat menjamin bahwa institusi sosial dan politik dapat bersikap “obyektif”? dalam arti sanggup memprioritaskan prinsip kebebasan dan memperbolehkan prinsip perbedaan sejauh (dan hanya sejauh) dapat mendatangkan kebaikan maksimal untuk yang terburuk (maximin theory). Terlebih jika ternyata institusi sosial dan politik itu hanyalah semacam “perpanjangan-tangan” dari golongan “maksimum” yang ingin “memaksimalkan” dirinya sendiri? Kedua, jika saja (entah bagaimana) teori keadilan (ala Rawls) itu dapat diterapkan dengan baik, menurut saya akan jauh lebih baik jika penerapan itu ditekankan sebagai semacam “affirmative action”  atau “transitional policy”, untuk mencapai percepatan bagi terciptanya situasi yang lebih kondusif, yakni suatu keadaan yang lebih baik dimana  “kesamaan-kesempatan” atau kesetaraan telah lebih memungkinkan terjadinya posisi tawar yang “adil” bagi lebih banyak pihak. Sehingga dalam pengandaian yang sudah lebih “siap” semacam itu, maka prinsip kebebasan mutlak (ala Nozick) memiliki kemungkinan keberhasilan yang lebih besar untuk diterapkan.

Terakhir, jika saja ada pilihan yang lebih baik selain kedua pilihan teori keadilan tersebut (Rawls dan Nozick), mungkin saya akan lebih suka memilih pilihan ketiga. Akan lebih menyenangkan lagi jika teori keadilan tersebut memang dirancang khusus untuk diterapkan pada kondisi dan situasi khas masyarakat di Indonesia.

Sumber bacaan:

Priyono, B. Herry-., Filsafat Politik, Bahan Kuliah Program Matrikulasi Program Pascasarjana Filsafat (Diktat), Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta: 2010.

Wolf, Jonathan., An Introduction to Political Philosophy, Oxford University Press, Oxford: 2006.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s