Silang argumentasi antara John Rawls (1921-2002) dan Robert Nozick (1938-2002), mungkin menjadi salah satu wacana paling populer dalam sejarah kajian filsafat politik kontemporer. Perbedaan pendapat Rawls dan Nozick terletak pada teori mereka tentang prinsip “keadilan”. Rawls, adalah seorang liberal-sosialis, ia memandang bahwa keadilan masih bisa di capai melalui prinsip “perbedaan”, tetapi jika (dan hanya jika) perbedaan tersebut dapat mendatangkan yang terbaik bagi apa yang paling buruk (maximin principle). Sedangkan Nozick yang lebih berpegang pada paham libertarian (-ekstrem), memandang prinsip kebebasan adalah hal utama yang harus berlaku mutlak untuk sebuah konsep keadilan.

Baik Rawls maupun Nozick sebenarnya mengakui prinsip kebebasan (dan kesetaraan) sebagai fundamen utama bagi konsep keadilan mereka. Dalam pandangan Rawls misalnya, prinsip kebebasan tetap menjadi prioritas dibanding prinsip-prinsip yang lain. Rawls mengajak kita melakukan hipotesis (hypothetical agreement) untuk melihat prinsip “kebebasan” (liberty principle) pada posisi awali (original position). Baginya, setiap orang harus memiliki satuan mendasar (tingkat layak) kebebasan yang setara dan luas. Untuk prinsip kebebasan ini, Nozick nampaknya cenderung menerima pendapat Rawls. Yang dikritik oleh Nozick (dan golongan libertarian) terutama adalah konsep Rawls tentang prinsip “perbedaan” (difference principle).

Read the rest of this entry »


leviathan

Thomas Hobbes (1588-1679) dan Jean-Jaques Rousseau (1712-1778) berangkat dari sudut pandang yang cukup kontras dalam usaha mereka menelusuri kondisi asali. Kendati yang dimaksud dengan kondisi asali oleh keduanya adalah sama, yakni suatu pengandaian tentang keadaan dimana manusia hidup sebelum terbentuknya institusi negara. Namun demikian, kita dapat menemukan beberapa perbedaan signifikan di antara gagasan Hobbes (juga Locke) dengan Rousseau.

Pandangan Hobbes tentang kondisi asali terkesan lebih “kelam”. Bagi Hobbes, kondisi asali diandaikan sebagai suatu kompetisi dalam kehidupan masyarakat tanpa hukum/aturan dan moral. Lahirnya suasana kompetisi pada kondisi asali menurut Hobbes disebabkan karena kelangkaan (scarcity) dimana dua orang atau lebih menginginkan barang/jasa yang sama. Sehingga setiap orang harus tetap waspada, berjaga-jaga demi menjamin terpenuhinya kebutuhan mereka di hari-hari selanjutnya. Kelangkaan itulah yang telah mengubah kompetisi menjadi potensi perang, maka dalam kondisi asali itu setiap manusia adalah serigala bagi yang lain (homo homini lupus). Hobbes mencatat 3 hal, yakni: perolehan (gain); rasa aman (safety); dan reputasi (glory), sebagai pemicu bagi setiap manusia untuk selalu dalam kondisi siaga (siap perang). Kesiagaan itu dilakukan agar terhindar dari kematian yang keji (violent death), ketakutan yang terus menghantui setiap orang pada masa itu.

Read the rest of this entry »


Demokrasi-langsung tentulah sangat sulit—atau bahkan mustahil—untuk dilaksanakan, terutama pada negara-negara besar. Hal ini lebih disebabkan karena berbagai keterbatasan dalam pengelolaan suatu sistem pemerintahan, atau secara singkat, pertimbangan efisiensi dan efektifitas. Bisa kita bayangkan betapa sulitnya melaksanakan sistem demokrasi-langsung  dimana seluruh rakyat memiliki kebebasan secara mutlak untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung demi mengambil sebuah keputusan politis. Demokrasi murni semacam ini hanya mungkin dilakukan di kota kecil dengan komunitas yang relatif sedikit (dalam sejarah bentuk demokrasi seperti ini memang pernah dilakukan dalam kota-kota kecil di Roma). Untuk mengatasi keterbatasan itu beberapa ahli filsafat politik menawarkan konsep-konsep bentuk demokrasi, seperti demokrasi-partisipatif (J.J. Rousseau) dan demokrasi-perwakilan (J. S. Mill).

Read the rest of this entry »


Bagi saya pribadi, kritik feminisme atas tata-negara merupakan hal yang sangat menarik untuk diamati, terutama karena kritik ini dapat dijadikan semacam model atau “platform” yang baik, bagi kasus-kasus diskriminasi pada wilayah yang lain (misalnya: kelas, agama, ras, etnis, negara dunia ketiga, dsb.).

Yang mesti ditekankan pertama-tama adalah bahwa persoalan feminisme dalam konteks ini bukan semata-mata menyangkut perbedaan seksual—seperti yang sering disalah-pahami—melainkan terkait dengan perbedan gender. Artinya, perbedaan biologis (seksual: alamiah) tersebut telah ditarik kepada persoalan perbedaan atas kategori-kategori bentukan sosial dan kultural (seperti juga yang terjadi pada kategori-kategori alamiah lainnya: ras, etnis, anak-anak, orang cacat, penduduk negara berkembang, dsb.). Dari situ akan terlihat, bahwa meskipun konsep-konsep hukum tata-negara telah dirancang atas dasar kebebasan dan kesetaraan, namun jelas tidak dengan begitu saja terbebas dari berbagai bentuk diskriminasi.

Read the rest of this entry »


Sebagai sebuah disiplin tersendiri, filsafat politik (atau filsafat sosial-politik) tentu saja terbedakan dengan pengertian filsafat secara general, politik, ilmu politik, sosial, dan ilmu sosial. Namun demikian, bukanlah perihal yang sederhana untuk menetapkan filsafat politik dalam sebuah definisi yang baku. Secara konvensional, filsafat politik selalu terkait dengan kajian-kajian mengenai tata pemerintahan, yakni suatu konsep mengenai sistem yang akan menentukan corak dan arah suatu tatanan masyarakat. Artinya, filsafat politik adalah suatu disiplin yang juga bertujuan untuk mengkaji konsep-konsep terbaik atau yang paling tepat bagi suatu tata pemerintahan demi mencapai tatanan masyarakat yang ideal. Akan tetapi, apakah yang dimaksud dengan tata pemerintahan dan tatanan masyarakat ideal itu? Pada tataran inilah maka persoalan baik dan buruk yang sejatinya adalah topik utama pada ranah etika atau filsafat moral, juga akan menjadi topik sentral dalam kajian-kajian filsafat sosial-politik.

Dari definisi-definisi para ahli filsafat politik, seperti David Miller (lahir 1946) dan Anthony Quinton (lahir 1925), dapat kita amati tiga aspek penting dalam studi-studi filsafat politik terkait dengan persoalan (nilai) baik dan buruk: Pertama, pengandaian bahwa tata pemerintahan yang baik dan buruk memiliki pengaruh yang sangat mendalam terhadap kualitas hidup manusia. Kedua, pengandaian dari filsafat politik bahwa bentuk tata pemerintahan yang baik itu bukanlah sebuah takdir/nasib, melainkan harus dicapai melalui suatu usaha kompetitif, dalam arti akan melibatkan setidaknya dua kekuatan kepentingan atau lebih. Ketiga, pengandaian bahwa manusia (dan masyarakat) memiliki kesanggupan dalam membedakan antara tata pemerintahan yang baik dan yang buruk.

Sumber bacaan:

Priyono, B. Herry-., Filsafat Politik, Bahan Kuliah Program Matrikulasi Program Pascasarjana Filsafat (Diktat), Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta: 2010.


Friedrich Nietzsche

Ada beberapa buku hasil terjemahan (dalam bahasa Inggris) yang dapat kita temukan untuk buku  Zur Genealogie der Moral (1887; On the Genealogy of Morals), karangan Friedrich Nietzsche (1844-1900). Hasil-hasil terjemahan tersebut sekurangnya adalah terjemahan oleh Francis Golffing (New York, 1956), oleh Walter Kaufmann dan RJ Hollingdale (New York, 1967), oleh Carol Diethe (Cambridge, 1994), dan oleh Douglas Smith (Oxford, 1996). Buku Zur Genealogie der Moral terdiri dari satu Pendahuluan dan tiga Esai, masing-masing Esai merupakan pertanyaan radikal Nietzsche atas nilai-nilai moral, yang tujuan utamanya adalah untuk meneliti dasar konsep dan evolusi dari perkembangan nilai-nilai tersebut.

Resume ini sengaja menggunakan karya terjemahan dari Walter Kaufmann dan RJ Hollingdale (Vintage Books: New York, 1967), karena beberapa alasan: Pertama, karena terjemahan ini oleh beberapa referensi—antara lain:  Britanica Encyclopedia 2007, dan The Moral Philosophers: an Introductions to Ethics (Richard Norman, Oxford University Press: Oxford, 1998)—telah didaulat sebagai hasil terjemahan yang relatif lebih metodis dan komprehensif sehingga setidaknya dapat diasumsikan sebagai hasil terjemahan yang memiliki ‘nilai-lebih’, dalam arti memenuhi persyaratan untuk dapat dipertanggung-jawabkan secara ‘akademis’. Kedua, karena—sayang sekali—saya tidak bisa membaca edisi asli buku tersebut yang berbahasa Jerman, dan Ketiga karena saya tidak dapat menemukan terjemahan dalam bahasa Indonesia, kalaupun ada, buku-buku terjemahan dalam bahasa Indonesia umumnya diterjemahkan dari bahasa Inggris (terjemahan kedua) sehingga membuka kemungkinan yang relatif lebih besar bagi tereduksinya beberapa elemen penting yang kita butuhkan untuk dapat memahami buku tersebut dengan baik.

Sebagai langkah awal, saya ingin berbagi tentang beberapa hal yang menurut saya ada baiknya untuk kita tekankan terlebih dahulu sebagai semacam ‘persiapan’ yang mungkin dapat membantu kita dalam mencerna buku On the Genealogy of Morals, mengingat buku ini (seperti juga buku-buku karangan Nietzsche lainnya) dikenal sebagai teks ‘kontemporer’ yang cukup sulit dan kontroversial. Beberapa langkah yang dapat kita lakukan sebagai tindakan preliminer tersebut adalah: Pertama, tentu saja dengan memperlakukan karangan ini sebagai bahan kajian filosofis secara obyektif dan rasional. Kedua, tetap melakukan suatu studi komparatif yang setidaknya memadai, baik melalui buku-buku karangan Nietzsche yang lain, maupun lewat komentar-komentar dari para pemikir mengenai karangan Nietzsche tersebut. Ketiga, yang menurut saya juga tak kalah penting adalah berusaha sedapat mungkin untuk tetap mempertahankan obyektivitas kita sebagai pembaca, sebab Nietzsche adalah seorang penulis yang dikenal gemar memamerkan dirinya sebagai pelopor, sebagai seorang pemikir yang melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gaya penulisan Nietzsche sering terkesan berkobar-kobar dan terkadang bahkan ‘provokatif.’ Kecenderungan tersebut tentu saja berhubungan erat dengan keutuhan argumentasi yang hendak ia bangun. Namun, kita lebih baik untuk tidak terpengaruh oleh pencitraan diri semacam itu demi mempertahankan kejernihan nalar dalam usaha memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Nietzsche.

Suatu hal yang agak jarang saya temukan pada resume-resume buku On the Genealogy of Morals sebelumnya adalah ulasan mengenai bab Pendahuluan yang ditulis Nietzsche sebagai semacam pengantar untuk masuk kepada masing-masing gagasan utama dalam ketiga Esai pada karangannya itu, padahal, menurut hemat saya, bab Pendahuluan ini justru menjadi bagian penting yang sangat membantu kita untuk memahami substansi gagasan yang hendak disampaikan Nietzsche melalui bukunya tersebut, baik dari masing-masing Esai maupun gagasan secara keseluruhan.

Read the rest of this entry »


courtesy of melayuonline.com

Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa.” (Milan Kundera)

Media televisi dalam sejarah perkembangannya di Indonesia pada khususnya, mau tak mau telah menimbulkan ekses ganda yang tak terpisahkan satu sama lain, bagai pisau bermata dua. Merupakan kenyataan yang tak dapat kita pungkiri bahwa; dari satu sisi media televisi cukup banyak berjasa dalam membukakan akses informasi yang semakin lebar bagi khalayak masyarakat. Namun di sisi lain, mesti dipahami juga mengenai karakter asli medium ini yang juga dapat berakibat “membutakan” baik bagi para pemirsanya, apalagi bagi para pelakunya. Karakternya yang memiliki dua wajah itulah yang menyebabkan media televisi masih perlu untuk selalu ditinjau kembali secara intensif melalui berbagai sudut pandang kritis, tanpa pretensi lain selain agar tujuan yang kita harapkan bersama dapat tercapai secara lebih optimal.

Kita tentu masih ingat bagaimana hampir semua stasiun televisi di tanah air berlomba-lomba memberitakan jalannya gerakan mahasiswa pada tahun 1998, penyebaran informasi itu segera disikapi oleh gerakan massa dari berbagai elemen di hampir seluruh nusantara, menciptakan sebuah wacana yang massif dan gerakan serentak mencapai satu tujuan, reformasi! Dan dalam rentang waktu yang relatif singkat gerakan tersebut akhirnya mampu melengserkan penguasa orde baru. Suatu percepatan yang hampir tak terbayangkan bisa terjadi pada era TVRI masih menjadi satu-satunya stasiun siaran televisi di Indonesia.

Read the rest of this entry »