Demokrasi-langsung tentulah sangat sulit—atau bahkan mustahil—untuk dilaksanakan, terutama pada negara-negara besar. Hal ini lebih disebabkan karena berbagai keterbatasan dalam pengelolaan suatu sistem pemerintahan, atau secara singkat, pertimbangan efisiensi dan efektifitas. Bisa kita bayangkan betapa sulitnya melaksanakan sistem demokrasi-langsung  dimana seluruh rakyat memiliki kebebasan secara mutlak untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung demi mengambil sebuah keputusan politis. Demokrasi murni semacam ini hanya mungkin dilakukan di kota kecil dengan komunitas yang relatif sedikit (dalam sejarah bentuk demokrasi seperti ini memang pernah dilakukan dalam kota-kota kecil di Roma). Untuk mengatasi keterbatasan itu beberapa ahli filsafat politik menawarkan konsep-konsep bentuk demokrasi, seperti demokrasi-partisipatif (J.J. Rousseau) dan demokrasi-perwakilan (J. S. Mill).

Tak satupun yang sempurna di muka bumi ini, begitu pun sebuah sistem pemerintahan. Terlepas dari kelemahan-kelemahannya, demokrasi mungkin adalah sebuah cita-cita (ideal) sebagai suatu bentuk pemerintahan yang diyakini mampu mewakili aspirasi “semua” golongan, terutama jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk pemerintahan lain seperti monarki, aristokrasi, dan oligarki. Setidaknya ada beberapa argumentasi yang dapat dipertahankan untuk pendapat seperti ini. Pertama, adalah argumen utilitarian, yakni bahwa sebagai prosedur pembuatan suatu keputusan politik, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang paling banyak mendatangkan manfaat bagi sebagian besar umat (the greatest happiness for the greatest numbers). Kedua, adalah karena nilai-nilai intrinsik yang dikandung oleh proses demokratis itu sendiri, yakni kebebasan dan kesetaraan. Ketiga, yang merupakan nilai terpenting dari demokrasi adalah sebagai modus yang “melibatkan” warga negara dalam berbagai proses tata-negara. Artinya, demokrasi adalah sebuah sistem tata-pemerintahan yang mengakui nilai bahwa setiap manusia (warga negara) memiliki daya kepelakuan (agency) yang sudah semestinya dijunjung tinggi oleh sebuah sistem tata-pemerintahan. Itulah sebabnya mengapa meskipun tetap memiliki kelemahan, namun demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang lebih tertanggungkan ketimbang yang lain. Mengenai warga negara sebagai “pelaku” aktif (agency) yang “melek-tata-negara”, Rousseau juga menawarkan konsepnya tentang “keutamaan-warga-negara” (civic virtue).

Sumber bacaan:

Priyono, B. Herry-., Filsafat Politik, Bahan Kuliah Program Matrikulasi Program Pascasarjana Filsafat (Diktat), Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta: 2010.

Comments
  1. Uknown strangers says:

    Kalau baca ‘Nagabumi’ Seno Gumira Ajidarma
    kebahagian dan kesempurnaan seorang pesilat didapat dari sebuah pertarungan yang berakhir dengan kematian. Kesempurnaan seorang pendekar ada pada kematian dalam pertarungan silat. Walaupun pada zaman itu, feodalisme atau sistem kerajaan yang berkuasa. Tapi anarkisme sebagai sudut pandang menjadi sisi ekstrim dari mereka yang merongrong wibawa pemerintah, atau bersikap sebagai pendekar untuk membela nuraninya. Tolak ukurnya, pada saat itu, mencapai kesempurnaan dengan kematian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s