Bagi saya pribadi, kritik feminisme atas tata-negara merupakan hal yang sangat menarik untuk diamati, terutama karena kritik ini dapat dijadikan semacam model atau “platform” yang baik, bagi kasus-kasus diskriminasi pada wilayah yang lain (misalnya: kelas, agama, ras, etnis, negara dunia ketiga, dsb.).

Yang mesti ditekankan pertama-tama adalah bahwa persoalan feminisme dalam konteks ini bukan semata-mata menyangkut perbedaan seksual—seperti yang sering disalah-pahami—melainkan terkait dengan perbedan gender. Artinya, perbedaan biologis (seksual: alamiah) tersebut telah ditarik kepada persoalan perbedaan atas kategori-kategori bentukan sosial dan kultural (seperti juga yang terjadi pada kategori-kategori alamiah lainnya: ras, etnis, anak-anak, orang cacat, penduduk negara berkembang, dsb.). Dari situ akan terlihat, bahwa meskipun konsep-konsep hukum tata-negara telah dirancang atas dasar kebebasan dan kesetaraan, namun jelas tidak dengan begitu saja terbebas dari berbagai bentuk diskriminasi.

Persoalannya adalah, jika feminisme meletakkan akar persoalan diskriminasi tersebut pada sistem tata-negara, maka hal ini tidak dapat diartikan sebagai keharusan untuk mengabaikan akar persoalannya itu sendiri. Jargon terkenal dari kaum feminis, “the personal is the political” misalnya, tidak dapat diartikan begitu saja sebagai penolakan pada semua sistem politik. Memang benar, tidak ada lagi yang politis jika segalanya adalah politik. Namun demikian, juga akan menjadi keliru jika slogan tersebut dimaknai sebagai ajakan kepada gerakan anti-politik. Target utamanya justru adalah kritik yang tajam terhadap perlakuan diskriminasi sosial, politik, ekonomi dan kultural atas dasar perbedaan gender. Dalam hal ini, terlepas dari kelemahannya—seperti juga demokrasi dengan kelemahannya—maka tindakan afirmatif (affirmative-action) semestinya dapat menjadi alternatif solusi yang layak untuk diterima (lebih tertanggungkan).

Meski demikian, mesti ditekankan pula bahwa affirmative action tersebut merupakan kebijakan transisional (transitional policy) yang bertujuan melakukan (percepatan) perbaikan dan kompensasi atas diskriminasi gender (juga yang lainnya), serta menciptakan keadilan dan kesetaraan (equality) jangka panjang. Jadi, tetap harus disertai dengan rancangan program dan target-target pencapaian yang jelas. Affirmative action sebagai sebuah keputusan kebijakan yang harus dilakukan oleh negara demi mengentaskan diskriminasi sosial, politik, ekonomi dan kultural atas perbedaan gender, merupakan salah satu bentuk argumentasi bahwa bahkan untuk dapat mengakomodir kritik dan aspirasinya, feminisme tetap memerlukan konsep tata-negara.

Sumber bacaan:

Priyono, B. Herry-., Filsafat Politik, Bahan Kuliah Program Matrikulasi Program Pascasarjana Filsafat (Diktat), Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta: 2010.

Wolf, Jonathan., An Introduction to Political Philosophy, Oxford University Press, Oxford: 2006.

Comments
  1. Uknown strangers says:

    Ketika feminis melihat tidak ada yang baik dalam sistem patriarki, maka ia pun sudah patriarkis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s